2. tentang Pelayanan Publik. Secara detail UU ini mengatur segala kewajiban dan hak baik penyelenggara maupun pengguna (masyarakat). Pelayanan Publik Merdeka dari Pandemi Covid-19. 8 Tahun 2009 di Kota Makassar tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, untuk menganalisis kualitas implementasi pelayanan publik dasar bidang sosial di Kota Makassar, untuk mengkaji kepuasan masyarakat pengguna pelayanan publik dasar bidang sosial di Kota Makassar, serta untuk mengetahui pengaruh kualitas implementasiMAKALAH PELAYANAN PUBLIK (RAHMAWATI, D. pelayanan publik merupakan pemberian layanan yang diberikan kepada warga negara secara baik dan profesional baik jasa, barang atau administratif sebagai bagian dari. Dimensi etika dimasukkan dalam pertimbangan atau keputusan pelayanan publik, karena pelayanan publik ditujukan untuk kebaikan masyarakat. Pengaduan pelayanan publik merupakan bagian penting dalam menyelenggaraan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik. Si OLEH : SOPIAN HADI PERMANA NPM : 2017940012 MAGISTER ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2018 KATA PENGANTAR Puji syukur alhamdulilah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan. 3. Karakteristik Pelayanan Publik. Kebijakan Kenyataan tersebut menjadikan isu tentang inovasi sektor publik menjadi menarik dan penting untuk dibahas lebih lanjut. 4 Achmad Dwiky Kurniawan, Inovasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Inovasi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Di Badan Penanaman Modan dan Perizinan Kabupaten Lamongan, Kebijakan Manajemen Publik, Volume 3, Nomor 3, September-Desember 2015, Hal 171. 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik serta Permenpan No. Pelaksanaan komunikasi dalam rangka memberikan pelayanan terhadap. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Constraints are not only coming from the government officials but also from the people who do not fully believe in the. media komunikasi pelayanan publik adalah dalam kerangka mewujudkan pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, efisien dan efektif. Jacob J O P P Y Breemer. Baca Artikel. PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, bahwa yang dimaksud dengan. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang"Pelayanan Publik". Etika sering dilihat sebagai suatu elemen yangNomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini ialah untuk salah satu metode pembelajaran bagi mahasiswa/i (Universitas Djuanda) dalam memenuhi tugas mata kuliah (Teori Administrasi Negara Semester III). Untuk menghasilkannya harus denganSejak Tahun 2017, Mal Pelayanan Publik mulai digaungkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rasa syukur yang dalam kami sampaikan ke hadiran Tuhan Yang Maha Pemurah, karena berkat kemurahan-Nya makalah ini dapat kami selesaikan sesuai yang diharapkan. Empati dan peduli yang. 2012. Pengertian Pelayanan Publik Menurut (Saputro, 2015) “Pelayanan publik dapat diartikan sebagai. Latar Belakang Masalah Kesehatan merupakan hak dari setiap. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. bekerja untuk melayani kepentingan publik, mengembangkan saling pengertian antara organisasi dan berbagai publiknya, menyumbang pada debat berkualitas dalam masyarakat, dan memfasilitasi. Disusun oleh : Indriani Rahmawati 17632011027 Fisip pagi IV PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BOJONEGORO 1 f KATA PENGANTAR Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah. DALAM PELAYANAN PUBLIK Partisipasi masyarakat menjadi bagian yang penting dari sistem pelayanan publik. Dugaan Maladministrasi Pelayananan Publik di Indonesia Per Tanggal 4 Januari 2016 No Laporan Dugaan Maladministrasi Jumlah Laporan. Secara detail, kategorisasi . 63/KEP/M/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik karena saya membuat makalah ini dengan judul “ Model Reformasi Pelayanan Publik ” ,dan diharapkan agar kita lebih memahami tentang Model Reformasi Pelayanan Publik tersebut. Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. MAKALAH PARADIGMA PELAYAAN PUBLIK DALAM PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK Dosen Pembimbing : Ahmad Suprastiyo, S. Di dalam makalah ini terdapat latar belakang, tujuan, formulasi isi tulisan dan bagaimana membuat kesimpulan dan saran mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik ini yang telah saya pelajari. 2. 1710502). Sehubungan dengan kualitas pelayanan, secara teoritis Tjiptono, ( 1996) memberikan penjelasan tentang ciri-ciri atau atribut dalam kualitas pelayanan, yaitu : 1. Peraturan MenpanRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan publik, standar pelayanan merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. makalah tentang kualitas pelayan publik, bagaimana cara mengukur kualitas dalam pelayanan publik. Hum. Untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang/jasa yang ditawarkan. Si. tuntutan pelayanan publik yang setara dengan negara maju lainnya sangat diperlukan aparatur negara yang profesional, mampu menggalang kemitraan dengan pihak swasta, berkinerja tinggi,. 2020) – Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Sri Lastami memberikan pengarahan mengenai pelayanan publik pada kegiatan Pendampingan dan Penguatan Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK / WBBM) di Polewali. Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat : a. Penyelenggaraan pelayanan publik dalam pemerintahan di atur dalam 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan BAB II PENUTUP A. Namun sudah menjadi tugas kita bersama dalam memperbaiki setiap sistem yang masih mengalami kekurangan demi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang saat ini masih terkendala. MAKALAH PARADIGMA PELAYAAN PUBLIK DALAM PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK Dosen Pembimbing : Ahmad Suprastiyo, S. PARTOGI S. Kumpulan Judul Contoh Tesis Pelayanan Publik. A. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kamis, 27 Juni 2019 | 05:00 WIB; Oleh : Administrator; Satu dari beberapa bagian penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kementerian PANRB),. 2. Mengidentifikasi inisiatif kegiatan baru sesuai tugas pokok dan fungsi; c. 2006. • Jum'at, 13/11/2020 • Kgs. Makalah diberikan pada Raker Lintas Unit Kerja Saber Pungli. United Nations (2015) tentang Innovative Public Service Delivery: Learning from Best Practice mendeteksi bahwa governansi (tata kelola) yaitu sebuah elemen utama (sentral) dalam inovasi penyediaan layanan publik. 3. Disampaikan dalam Seminar Lokakarya Nasional Dimensi Politik Pelayanan Publik: Partisipasi, Transparansi. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010. Tahun 2009 tentang Pelayanan publik pasal 1, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tidak berwujud (intangiability) Pelayanan mempunyai sifat tidak berwujud, tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan, dan dinikmati sebelum dibeli konsumen. 2. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. MAKALAH KAJIAN PUSTAKA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bahasa Indonesia (MKU6209) Dosen Pengampu: Dr. Pendahuluan 1. Beberapa undang-undang yang mengatur hal itu misalnya Undang-Undang No. Pengertian Pelayanan Publik. Dampak Merupakan akibat dari output atau hasil suatu sistem, terjadi dalam waktu yang relatif lama. 1. Administrasi Publik adalah suatu manajemen dan organisasi daripada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. pelayanan publik. Sebagaimana kita ketahui bersama. Pelayanan publik desa khususnya pada empat fokus kajian ini, akan bisa dijadikan sebagai basis bagi tata kelola desa yang. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009. 3 Rumusan MasalahUntuk Mengetahui tentang kualitas keunggulan pelayanan kesehatan di Indonesia dengan Negara lain. Buku “Kenormalan Baru : Panduan untuk Layanan Perpustakaan Umum” disusun berdasarkan 2 rujukan utama, yaitu : (1) Surat Edaran Nomor HK. Hal tersebut mendorong pemerintah perlu adanya perbaikan terutama pada aspek administrasi publik agar penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih optimal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sendiri, sebagai dasar dalam penyelenggara pelayanan publik tidak mengatur mengenai pembatasan pelayanan publik, sebagaimana yang diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik di tengah. 2. Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Padang Tiji, Pidie, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Pada prakteknya proses pelayanan publik di IndonesiaNo. Kebanyakan perkembangan yang terjadi pada zaman modern ini. Abstract. Stimuli Edisi IV, Jul - Des 2012. Strategi Pelayanan 1. pelaksanaan pelayanan; b. 112, Tambahan Negara Nomor 5038); 3. Secara detail UU ini mengatur segala kewajiban dan hak baik penyelenggara maupun pengguna (masyarakat). Hal ini dikarenakan SDM aparatur. 6 5). Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. publik harga pelayanan publik tidak bisa ditentuk an murni berdasarkan harga pasar. Ruang Lingkup Pelayanan Publik. Keunggulan teknis (profesionalisme) yaitu efisiensi, produktivitas, dan efektifitas. Menurut Wasistiono pengertian pelayanan publik adalah sebagai pemberian jasa yang diberikan oleh suatu organisasi (perusahaan, pemerintah, swasta) kepada publiknya dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. IP,. Semarang, Mei 2017Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan defenisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa,dan pelayanan administrasif1. A. Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang pelayanan publik di indonesia Sebagai Anggota Masyarakat , semoga kita semua bisa benar-benar memahami tentang apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. SAMOSIR)Pelayanan publik telah menjadi isu kebijakan yang strategis, karena penyelenggaraan pelayanan publik selama ini belum memiliki dampak yang luas terhadap perubahan aspek–aspek kehidupan masyarakat. masyarakat dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa telah dilaksanakan sesuai dengan. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, awal reformasi juga sudah diterbitkan Tap MPR no. Expert Help. Definisi lain tentang pelayanan juga diungkapkan oleh American Marketing Association (1981), dalam Suprapto (1997:227) sebagai kegiatan yang tidak teridentifikasi jelas yang menyediakan kepuasan dan tidak selalu terkait dengan penjualan suatu produk atau pelayanan lain. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Pelayanan publik menurut Undang-Undang No. 2. Mengetahui tentang peranan dan kebijakan pelayanan publik kepada masyarakat 2. 1 berikut ini. Sos. Karena pelayanan publik salah satu output dari proses pemerintahan,. Presiden No. Pelayanan Publik 2. Integrated Administrative System : Pusat mengatur secara langsung daerah bersangkutan mengenai segala pelayanan teknis melalui koordinatornya yang berada di daerah/wilayah. March 2018; Jurnal Benefita 3(1):53;. A. Manajemen dan Ekonomi Kesehatan. Kata Kunci : Pelayanan publik, Etika, Norma Abstract BAB I MANAJEMEN PUBLIK. 3+ billion citations. Si yang telah membimbing penyusun agar dapat. MAKALAH PELAYANAN PUBLIK (RAHMAWATI, D. ” Ini dikarenakan sumber pembiayaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan hasil pajak yang disetorkan masyarakat sehingga secara otomatis masyarakat memiliki andil dan peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun berdasarkan hasil observasi dan pengamatan pembuat makalah, terdapat beberapa poin penting dalam memerhatikan komunikasi pemerintah desa dalam menjalankan pelayanan publik,yaitu : 1. Pelayanan publik menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, "pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,. 3 Saran Setelah menulis makalah ini, saya sebagai penulis makalah dengan judul “Korupsi dan Pelayanan Publik” ingin memberikan saran dan ajakan kepada pembaca makalah ini untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai pemahaman materi Korupsi terhadap Pelayanan Publik di Indonesia tentunya dalam ruang lingkup Administrasi Publik. 68). 1Februari 2019 2533 Keprofesionalan, Partisipatif, Persamaan Perlakuan/Tidak diskriminatif, Keterbukaan,. Untuk memastikan bahwa penyelenggara pelayanan publik mematuhi pengawasan pelayanan publik. publik. 1. Pelayanan publik dapat berupa pelayanan di bidang. Makalah Etika Administrasi Publik “Etika Pelayanan Publik” Oleh : Nama : Dila Antari Nim :. Pelayanan Publik. (Mahmudi, 2010: 22). Perspektif Baru untuk Layanan Publik dan Pemerintahan yang Baik dianggap paling tepat untuk kondisi saat ini dalam menangani isu-isu pelayanan publik di Indonesia, dengan menggunakan model seperti. M anajemen Pelayanan. satu kesepahaman definisi mengenai inovasi, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa inovasi mempunyai atribut33: 1) Relative Advantage atau keuntungan relatifUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas yang merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (Good Governance). Pelayanan Publik . Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Si. Perkembangan birokrasi selanjutnya akan mengacu pada knowledge and skill. Empati ( empathy) Pemimpin yang melayani adalah mereka yang berusaha memahami rekan kerja dan mampu berempati dengan. Karena pelayanan publik salah satu output dari proses pemerintahan, sungguh riskan rasanya apabila pada implementasinya masih belum optimal dimasyarakat. 1990,5 yang membahas tentang bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima, baik berupa barang maupun jasa. Saat ini sudah ada 29 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia. Dokumen ini juga membandingkan beberapa model kualitas. Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik DiPolitik, Komunikasi dan Pelayanan Publik: Paradigma Komunikasi dalam Perspektif Etika Pemerintahan AG. Download Free PDF View PDF. Sedangkan menurut keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25M. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. 1 Latar Belakang E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung dengan teknologi internet untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas. standar pelayanan publik. Contoh Makalah Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. Didalam aliran ini benar benar manajemen public. Pelayanan kesehatan. Tuntunan tersebut semakin meningkat dengan tumbuhnya. LAYANAN JASA INFORMASI Pada sistem informasi kearsipan ada kegiatan pengolahan isi informasi arsip dalam rangka menyediakan informasi bagi user atau pengguna yang. JPALG, Vol. Kelompok Pelayanan Barang Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan Menurut Sinambela, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Berita mengenai kereta api makin ramai akhir-akhir ini, baik mengenai manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero), kejahatan di dalam kereta api, caloPelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang. Telah disadari oleh berbagai pihak bahwa salah satu kelemahan dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. 3 (1), (2019): hlm 37-51. Sistem Pelayanan Publik Dalam Proses Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) October 2019;. 1. adanya indikasi pelaksanaan birokrasi yang rumit, terlalu birokratis, tidak efektif dan efisien, tidak akuntabel. 7. PELAYANAN PUBLIK DI ERA REFORMASI. Berbagai instansi penyelenggara pelayanan publik sempat tutup. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Latar Belakang Pelayanan publik, saat ini masih menjadi permasalah tersendiri dalam mekanisme pemerintahan bangsa ini. Litchfield, Administrasi Publik merupakan studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya,A. Kedua hal tersebut beriringan. PROSIDING SEMNAS PRODI IP UNIKOM 2017. PENGEMBANGAN LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM LAYANAN PUBLIK Disusun guna. PENDAHULUAN Pelayanan publik adalah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing. KEP/26/M. 25 tahun 2009 yang mengatur tentang standar pelayanan.